Tunjangan Profesi Guru (TPG) merupakan salah satu bentuk penghargaan pemerintah kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik profesional. Tunjangan ini diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Besaran Tunjangan Profesi Guru menjadi salah satu informasi yang banyak dicari, terutama oleh guru ASN, PPPK, maupun guru non-ASN yang telah mengikuti program sertifikasi. Selain mengetahui nominal yang diterima, guru juga perlu memahami persyaratan administrasi, mekanisme pencairan, serta jadwal penyaluran TPG agar hak tunjangan dapat diterima sesuai ketentuan.
Berapa Besaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Sertifikasi?
Besaran Tunjangan Profesi Guru bergantung pada status kepegawaian dan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing penerima. Guru ASN dan non-ASN memiliki ketentuan nominal yang berbeda.
Berikut rincian besaran TPG berdasarkan ketentuan Kemendikdasmen tahun 2026:
1. TPG Guru PNS

Guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah memiliki sertifikat pendidik berhak menerima Tunjangan Profesi Guru sebesar satu kali gaji pokok setiap bulan.
Sebagai contoh, apabila seorang guru PNS memiliki gaji pokok sebesar Rp4.000.000, maka tunjangan profesi yang diterima sebesar Rp4.000.000 per bulan, sepanjang memenuhi persyaratan penerima.
Besaran tersebut mengikuti golongan, masa kerja, dan ketentuan gaji pokok yang berlaku.
2. TPG Guru PPPK
Guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga berhak memperoleh Tunjangan Profesi Guru apabila telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan.
Untuk guru ASN daerah, termasuk PNS dan PPPK, besaran TPG diberikan setara satu kali gaji pokok per bulan.
Pembayaran dilakukan langsung ke rekening guru berdasarkan data dan penetapan penerima tunjangan.
3. TPG Guru Non-ASN yang Belum Memiliki Inpassing
Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik tetapi belum mempunyai Surat Keputusan (SK) Inpassing atau penyetaraan mendapatkan TPG sebesar:
Rp2.000.000 per bulan.
Nominal tersebut berlaku berdasarkan kebijakan penyaluran TPG guru non-ASN tahun 2026. Besaran ini mengalami peningkatan dibandingkan ketentuan sebelumnya yang sebesar Rp1.500.000 per bulan.
4. TPG Guru Non-ASN yang Sudah Memiliki Inpassing
Guru non-ASN yang telah memiliki SK Inpassing atau penyetaraan memperoleh TPG dengan nominal setara gaji pokok PNS sesuai golongan dan masa kerja yang tercantum dalam ketentuan penyetaraan.
Dengan demikian, nominal yang diterima setiap guru dapat berbeda karena mengikuti besaran gaji pokok yang menjadi dasar perhitungan.
Perubahan Jadwal Pencairan TPG Tahun 2026: Dari Triwulan Menjadi Bulanan
Salah satu perubahan penting dalam kebijakan tunjangan guru tahun 2026 adalah sistem penyaluran TPG non-ASN.
Sebelumnya, pembayaran TPG guru non-ASN dilakukan setiap tiga bulan atau per triwulan. Namun, mulai Januari 2026, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai menerapkan penyaluran tunjangan setiap bulan.
Kebijakan tersebut ditindaklanjuti melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non-ASN Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, TPG bagi guru ASN daerah juga disalurkan setiap bulan berdasarkan Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026.
Perubahan ini diharapkan dapat membantu guru mengatur kebutuhan keuangan secara lebih terencana karena tidak perlu menunggu pembayaran tunjangan selama tiga bulan.
Jadwal dan Tahapan Pencairan Tunjangan Profesi Guru
Meskipun penyaluran TPG telah menggunakan sistem bulanan, pencairannya tetap melalui tahapan administrasi dan proses verifikasi data.
Berikut tahapan penyaluran TPG guru ASN daerah tahun 2026:
| Tahapan | Jadwal |
|---|---|
| Pembaruan data guru di Dapodik | Paling lambat tanggal 10 |
| Sinkronisasi dan validasi data | Paling lambat tanggal 13 |
| Penetapan penerima tunjangan | Paling lambat tanggal 15 |
| Rekomendasi penyaluran | Paling lambat tanggal 20 (Januari–November) |
| Penyaluran tunjangan | Setelah tanggal 20 (Januari–November) |
Khusus bulan Desember, jadwal rekomendasi dan penyaluran disesuaikan dengan ketentuan akhir tahun anggaran.
Untuk guru non-ASN, mekanisme pembaruan data, verifikasi, penerbitan SKTP, dan penyaluran juga dilakukan melalui tahapan bulanan sesuai petunjuk teknis yang berlaku.
Perlu diketahui bahwa tanggal tersebut merupakan batas waktu tahapan administrasi, bukan jaminan seluruh guru menerima dana tepat pada tanggal yang sama.
Syarat Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Sertifikasi

Tidak semua guru yang telah memiliki sertifikat pendidik otomatis menerima TPG. Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar guru dapat ditetapkan sebagai penerima tunjangan.
Berikut beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan.
1. Memiliki Sertifikat Pendidik
Persyaratan utama untuk memperoleh TPG adalah memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan melalui program sertifikasi guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa guru telah memenuhi standar profesional sebagai tenaga pendidik.
2. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG)
Guru penerima TPG harus memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh kementerian terkait.
NRG digunakan sebagai identitas registrasi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.
3. Terdaftar dalam Dapodik
Guru harus tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan informasi yang sesuai kondisi sebenarnya.
Data yang perlu diperhatikan meliputi identitas guru, satuan pendidikan, status kepegawaian, penugasan, serta beban kerja.
4. Memenuhi Beban Kerja Guru
Guru wajib memenuhi ketentuan beban kerja sesuai peraturan yang berlaku.
Pemenuhan beban kerja menjadi salah satu aspek penting dalam proses verifikasi penerima TPG. Pelaksanaan tugas mengajar juga harus sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik.
5. Memiliki NUPTK
Guru non-ASN yang menjadi penerima TPG juga harus memenuhi ketentuan kepemilikan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
NUPTK digunakan sebagai identitas resmi pendidik dan tenaga kependidikan dalam sistem administrasi pendidikan.
6. Memiliki Status Kepegawaian yang Sesuai
Persyaratan status kepegawaian dibedakan berdasarkan kategori penerima.
Guru ASN daerah harus memiliki status sebagai guru ASN daerah di bawah pembinaan kementerian. Sementara itu, penyaluran TPG non-ASN mengikuti ketentuan khusus bagi guru yang tidak berstatus ASN.
7. Memastikan Data Rekening Aktif
Guru perlu memastikan rekening bank yang digunakan untuk menerima tunjangan masih aktif dan sesuai dengan data administrasi yang terdaftar.
Kesalahan nomor rekening atau rekening tidak aktif dapat menyebabkan proses transfer mengalami kendala.
Cara Mengecek Status Pencairan TPG Melalui Info GTK
Guru dapat memantau informasi mengenai validasi data dan status penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) melalui layanan Info GTK.
Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:
- Buka laman resmi Info GTK melalui https://info.gtk.kemendikdasmen.go.id/.
- Masuk menggunakan akun yang telah terdaftar sesuai ketentuan.
- Periksa informasi identitas dan data kepegawaian.
- Pastikan data beban mengajar dan satuan pendidikan sudah sesuai.
- Periksa status validasi data dan informasi SKTP.
- Apabila ditemukan data yang belum sesuai, segera koordinasikan dengan operator sekolah.
Guru disarankan melakukan pengecekan secara berkala agar dapat mengetahui apabila terdapat data yang perlu diperbaiki sebelum proses penyaluran dilakukan.
Penyebab Tunjangan Profesi Guru Belum Cair
Meskipun guru telah memiliki sertifikat pendidik, pencairan TPG terkadang mengalami keterlambatan. Kondisi tersebut dapat terjadi karena adanya kendala administrasi maupun proses verifikasi data.
Berikut beberapa penyebab TPG belum cair:
1. Data Dapodik Belum Valid
Kesalahan pengisian data pada Dapodik dapat memengaruhi proses validasi dan penetapan penerima tunjangan.
Guru perlu memastikan seluruh informasi telah diperbarui dan disinkronkan dengan benar.
2. SKTP Belum Terbit
SKTP merupakan salah satu dokumen penting dalam proses penyaluran TPG. Apabila SKTP belum diterbitkan, proses pembayaran belum dapat dilanjutkan sesuai tahapan yang berlaku.
3. Beban Mengajar Belum Memenuhi Ketentuan
Guru yang belum memenuhi ketentuan beban kerja dapat mengalami kendala dalam proses penetapan penerima tunjangan.
Karena itu, kesesuaian jadwal mengajar dan penugasan perlu diperiksa secara berkala.
4. Rekening Bank Mengalami Kendala
Rekening yang tidak aktif, kesalahan nomor rekening, atau ketidaksesuaian nama pemilik rekening dapat menyebabkan pembayaran gagal diproses.
Jika mengalami masalah tersebut, guru dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan perbaikan data rekening.
5. Proses Penyaluran Masih Berlangsung
Penyaluran TPG dilakukan melalui beberapa tahapan administrasi. Oleh karena itu, meskipun status penerima telah dinyatakan valid, dana belum tentu langsung masuk ke rekening pada hari yang sama.
Guru dapat memantau perkembangan penyaluran melalui layanan informasi resmi dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan apabila diperlukan.
Apakah Guru yang Belum Sertifikasi Mendapatkan TPG?
Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik belum berhak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Hal ini karena sertifikat pendidik merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan tunjangan profesi.
Meskipun demikian, pemerintah menyediakan program bantuan lain bagi guru non-ASN yang belum tersertifikasi, salah satunya bantuan insentif guru non-ASN.
Pada tahun 2026, besaran insentif tersebut ditingkatkan menjadi Rp400.000 per bulan dari sebelumnya Rp300.000 per bulan, dengan tetap mengikuti persyaratan dan ketentuan program yang berlaku.
Dengan demikian, guru yang belum sertifikasi tetap berpeluang memperoleh dukungan kesejahteraan melalui program pemerintah lainnya.
Besaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun 2026 berbeda berdasarkan status kepegawaian dan ketentuan penyetaraan. Guru ASN daerah menerima tunjangan sebesar satu kali gaji pokok per bulan, sedangkan guru non-ASN yang belum memiliki SK Inpassing memperoleh Rp2.000.000 per bulan. Guru non-ASN yang telah memiliki SK Inpassing menerima tunjangan setara gaji pokok berdasarkan ketentuan penyetaraan.
Selain perubahan besaran tunjangan, pemerintah juga menerapkan sistem pencairan bulanan mulai Januari 2026. Kebijakan ini menggantikan mekanisme pembayaran per triwulan yang sebelumnya berlaku bagi guru non-ASN.
Agar proses pencairan berjalan lancar, guru perlu memastikan sertifikat pendidik, NRG, NUPTK, data Dapodik, beban kerja, serta informasi rekening telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.